Untuk yang ke 12 kalinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kembali berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Capaian ini menandai keberhasilan Pohuwato mempertahankan opini WTP untuk kedua belas kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013.

Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2024 dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.

Dokumen tersebut secara resmi diterima oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, dalam sebuah acara yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada Senin, (19/05/2025).

Terhadap hasil baik itu, Beni Nento selaku Ketua DPR Pohuwato, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati dan Perangkat Pemerintah Daerah yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP atas hasil LKPD 2024.

“Kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Bupati dan segenap Pemerintah Daerah yang telah berhasil mempertahankan opini WTP. Hasil ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan kita dinilai baik dan transparan oleh BPK,”ucap Beni

Pada kesempatan itu dirinya juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak berpuas diri serta terus berbenah memperbaiki pengelolaan keuangan berdasarkan masukan – masukan yang disampaikan BPK atas pengelolaan keuangan daerah.

“Apa yang menjadi masukan BPK ini harus ditindaklanjuti. Karena ini demi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di Pohuwato ke depan,”pintanya

Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga menyatakan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Hal ini merupakan pertanggungjawaban kita sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat, setiap anggaran dari APBD dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Saipul