Wabup Amin : BPD Berhak Awasi Pekerjaan di Desa

POHUWATO-Bagi Wakil Bupati Amin Haras, salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian mengawasi program yang ada di desa masing-masing baik pekerjaan yang didanai oleh dana desa maupun ADD. Hal ini disampaikan ketika membuka pelatihan anggota BPD untuk wilayah Kecamatan Marisa, Paguat dan Dengilo Kamis (25/4/2019).

Wabup Amin mengatakan bahwa BPD berhak untuk mengawasi semua pekerjaan maupun proyek dan bukan untuk memeriksa. "Kalau pemeriksa itu teknis dan ada yang memeriksa dari tingkat emerintah. BPD hanya berhak menyampaikan jika pekerjaan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan, masalah menelusuri ataupun melihat administrasi ada tim yang khusus dibidang tersebut dan bukan hak dari BPD,” terangnya.

"Bapak dan ibu BPD berhak mengawasi dalam level kebijakan di desa itu. Misalnya di APBDes direncanakan pembuatan drainase semisal 50 meter. Jika belum dikerjakan maka berhak untuk ditanya, apalagi pembangunan itu dimulai pada tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar arah rencana yang dibuat betul-betul sudah terarah atau terlaksana maupun tidak," imbuh wabup.

Jika nanti terdapat penyalahgunaan anggaran jelas wabup, hal itu bukanlah ranah BPD. "Karena nantinya ada pemeriksa yang akan mengaudit semua pekerjaan. Paling tidak BPD hanya menyampaikan kepada kades bahwa disini pekerjaannya sudah tidak sesuai," jelas Amin. (*)


Reporter/foto : Iwan Karim-Humas