Pemkab Akan Seriusi Rekomendasi BPK RI

POHUWATO-Berdasarkan hasil audit BPK RI, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato sudah keenam kalinya mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau qualified opinion.

“Maksud opini WTP ini adalah BPK RI berpendapat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, telah sesuai prinsip-prinsip akuntansi melalui 4 kriteria penilaian, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern,”ungkap Wakil Bupati Amin Haras saat memberikan sambutan pada rapat paripurna persetujuan bersama Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2018 yang digelar oleh DPRD, Senin (8/7/2019).

Meski begitu, pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian yang serius terhadap hal-hal yang direkomendasikan oleh BPK RI.

Nah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini jelas wabup, merupakan sebuah gambaran atas kinerja tata kelola keuangan tahun anggaran 2018.

“Peraturan daerah berfungsi sebagai dokumen atas perhitungan realisasi anggaran. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), neraca, laporan operasional, arus kas laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi perbaikan tata kelola keuangan dan tindaklanjut atas rekomendasi BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo atas audit laporan keuangan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan dalam ranperda peraturan daerah ini,”jelas wabup.(*)


Reporter/foto : Iwan Karim-Humas