Pemda Pohuwato Ikuti Rakor Terkait Omnibus Law Bersama Menkopolhukam

PORTAL POHUWATO - Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato bersama unsur Forkopimda mengikuti rapat koordinasi bersama Menkopolhukam, Mahfud M.D dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi omnibus law, Rabu (14/10/2020).


Wabup Amin Haras menjelaskan bahwa rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan penjelasan ataupun sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan terutama unsur Forkopimda di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia. 


"Masing-masing Menteri yang terkait memaparkan tentang substansi UU Cipta Kerja kepada kita semua, sehingga kita bisa mengetahui substansi tentang UU ini, kemudian nanti di Daerah kita bisa memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat terutama yang berkepentingan dengan UU Cipta Kerja ini" jelas Wabup.


Lebih lanjut, Wabup Amin Haras menegaskan yang berkepentingan disini antara lain adalah para pekerja dan juga dunia usaha, sehingga dari sosialisasi yang disampaikan ada beberapa hal yang saya petik yang pada intinya bahwa UU Cipta Kerja ini memberikan peluang dan kemudahan bagi dunia usaha dan tenaga kerja. 


“Ini yang penting harus dipahami oleh semua, sehingga kontrovensi yang terjadi dengan adanya aksi-aksi yang turun ini tentu mungkin mereka belum mengetahui dan memahami substansi UU tersebut, sehingga itu perlu ada sosialisasi terkait dengan UU Cipta Kerja”,jelasnya.


Wabup Amin juga menambahkan jika sebenarnya kalau ada hal-hal substansi, pasal, yang dipersoalkan dan itu juga ada ruang secara hukum untuk kita lakukan uji materi. 


"Intinya pada rakor ini pemda sudah mendapatkan pengetahuan tentang substansi UU ini, kemudian bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang ada. Juga pemda akan disampaikan terkait dengan UU ini" imbuhnya.


Masih menurut Wabup Amin, jika melihat dari aspek tujuan, di UU Cipta Kerja ini ada beberapa hal, dia bisa menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha, kemudian untuk tenaga kerja, menjamin hal-hal pekerja melalui perlindungan pekerja.


"Ada beberapa hal berupa upah minimum, uang pesangon, hak cuti, status karyawan, tidak bisa mem-PHK dan lain sebagianya. UU ini banyak lebih keberpihakannya kepada masyarakat, baik itu dunia usaha maupun pekerja itu sendiri. Olehnya ini yang perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat" pungkasnya.


Laporan : Tim Portal Pohuwato

Foto       : Iwan Karim, Humas Pohuwato


Populer